Ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan

Tiongkok dengan perekonomian dunia terbesar kedua terus mengalami perlambatan pertumbuhan. Pertumbuhan perekonomian pada kuartal IV 2018 ini sebesar 6.4 % (YoY), lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 6.5 % (YoY). Pelemahan perekonomian Tiongkok dikhawatirkan dapat memberikan efek domino kepada negara lain mengingat Tiongkok merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, khususnya negara yang memiliki ekspor yang cukup besar ke Tiongkok

Pertumbuhan PDB Tiongkok (YoY)

Kondisi ini diperparah lagi dengan perang dagang yang sedang dihadapi oleh Tiongkok dengan Amerika yang sampai saat ini kejelasan penyelesaiannya belum dapat diketahui dengan pasti.

Perusahaan - perusahaan sudah mulai mengeluhkan kondisi ini, seperti perusahaan mobil dan handphone. Beberapa kebijakan sedang diupayakan Pemerintah Tiongkok seperti meningkatkan permintaan termasuk mempercepat proyek konstruksi, memotong sejumlah pajak dan mengurangi cadangan yang perlu disimpan di bank-bank.

Kondisi pelemahan yang terus terjadi pada Tiongkok perlu diwaspadai oleh Indonesia mengingat selain ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai sekitar 14 % dari total ekspor (berdasarkan data tahun 2017), pelemahan ini jika terus berlanjut dapat memberikan dampak pada perekonomian Indonesia.

Komposisi Ekspor Indonesia - Tahun 2017, Source : id.tradingeconomics.com

Beberapa kebijakan Pemerintah dalam menghadapi gejala perlambatan perekonomian global seperti

1. kebijakan di bidang energi berupa kebijakan B20.

2. melakukan realokasi belanja subsidi secara besar-besaran, untuk dialihkan pada belanja yang lebih produktif, yaitu untuk pembangunan infrastuktur, pendidikan dan kesehatan.

3. deregulasi kebijakan, yang antara lain meliputi cara berinvestasi, izin usaha,  memulai usaha, hingga soal ekspor.

4. membentuk beberapa task force besar, yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga, dengan empat kelompok kerja di dalamnya. Pertama, Task Force Satuan Tugas Efektivitas Percepatan Kebijakan Ekonomi, yang melakukan kampanye dan deseminasi kebijakan. Kedua, Task Force Percepatan dan Penuntasan Regulasi. Ketiga, Task Force Evaluasi dan Analisis Dampak, yang beranggotakan lembaga-lembaga non-pemerintah. Keempat, Task Force Penanganan dan Penyelesaian Kasus.

5. memperluas fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

6. merelaksasikan Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan

7. memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan

8. dan beberapa kebijakan lainnya

Meskipun Kebijakan tersebut dirasa belum memberikan dampak yang maksimal saat ini, namun perlu dan patut diapresiasi, sebab selain kebijakan tersebut bersifat jangka menengah dan panjang, beberapa indikator ekonomi telah menunjukan angka postif, seperti pertumbuhan perekonomian yang positif, laju inflasi yang terkendali, nilai tukar mata uang yang terjaga meskipun sempat mengalami sedikit tekanan karena faktor kebijakan normalisasi moneter di Amerika , dan yang terpenting di sini adalah pada saat pelaksanaanya perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan terus dilakukan perbaikan yang diperlukan.